Panwaslu Lumpuh, Pemilu Bupati Malra Berpeluang Penuh Pelanggaran


Panwaslu MalraTual.SDL.19/04/2013. Soal Tidak turunya anggaran Pengawasan Pemilu Bupati Maluku Tenggara untuk PANWASLU Maluku Tenggara,ditengarai telah menjadi perkara serius dan bahkan menjurus ke saling menyalahkan ,saling mencurigai serta saling serang antara pihak Panwaslu Maluku Tenggara dan Bupati Kab Maluku Tenggara.
Situasi ini tak dapat ditutup-tutupi lagi ketika acara presentasi hasil kerja KPU dan Panwaslu Kab Maluku Tenggara dan Kota Tual digelar didepan Gubernur Maluku ,bertempat di Aula Kantor walikota Tual,(rabu 17/04).
“Hingga hari ini Pemerintah Kab Maluku Tenggara belum memberi dukungan dana seribu rupiahpun”,kata Max Lefteuw,Ketua Panwaslu Maluku Tenggara.
Dalam laporanya dihadapan Gubernur Maluku,Ketua Panwaslu Malra menyebut bahwa dengan terhambatnya pengawasan terhadap jalanya pentahapan Pemilu Bupati Malra dikarenakan Pemerintah Maluku Tenggara tidak menjalankan kewajibanya,maka sejumlah hal telah mengancam keabsahan Pemilu Bupati Malra,diantaranya :
1. Indikasi data pemilih ganda dan data pemilih fiktif.
2. indikasi terjadinya pencoblosan oleh PPS kepada surat suara yang digunakan oleh pemilih.
3. Potensi Pelanggaran oleh peserta Pemilu dengan melibatkan PNS,Kepala desa/ohoi,dan anak anak pada pentahapan pendaftaran kandidat di KPU Malra.
4. Calon peserta Pemilu Bupati menggunakan kata/kalimat yang mengandung unsur kekerasan dan provokasi pada media luar ruangan/baliho/spanduk,yang dapat menimbulkan gesekan masa pendukung dan memicu rusuh.
5. Adanya potensi terjadinya politik uang.
6. Pemerintah terindikasi melakukan pelanggaran Pemilu diantaranya Abuse Of Power,siantarnya ialah upaya menghambat kerja penyelenggara Pemilu ,pembatalan pemberian bantuan kepada masyarakat dikarenakan masyarakat memilih kandidat tertentu,adanya mutasi PNS yang tidak sesuai dengan aturan kepegawaian.
7. Pentahapan pada proses Pemilu Bupati Malra tidak sesuai jadwal,diantaranya adalah Pleno DPT,hal ini disebabkan oleh ketidak benaran dan ketidak tepatan prosedur berdasarkan peraturan KPU no.12 thn 2010,tentang pedoman tatacara pemutahiran data pemilih pada Pemilu Kepala daerah dan wakil kepala daerah.
(bm)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s