Bupati Malra Laporkan, Ket.Panwaslu Maluku Tenggara Tak Independent


Tual.22/04/2013.Bupati Maluku Tenggara,Ir.Anderias Rentanubun,dalam laporan yang dipresetantasikanya atas pelaksanaan Pentahapan Pemilu Bupati Maluku Tenggara dihadapan gubernur Maluku,Karel Albert Ralahalu di Aula Kantor Walikota Tual,baru baru ini, menyebut bahwa Ketua Panwaslu Maluku Tenggara,Max Lefteuw ditengarai tidak independent karena berdasarkan bukti yang kini dikantongi oleh Bupati Ir.Rentanubun,Ketua Panwaslu Malra telah mensosialisasikan salah satu kandidat Calon Bupati Maluku Tenggara,”Ketua Panwaslu Malra tidak independent,Saya punya bukti,bahwa Ketua Panwaslu Maluku Tenggara telah mensosialisasikan calon calon bupati”kata Bupati Rentanubun.
Status Ketua Panwaslu Malra yang adalah PNS juga menjadi sorotan Bupati Rentanubun,menurut Bupati Ketua Panwaslu Malra tidak mendapat ijin darinya dalam pencalonan/penjaringan kandidat Panwaslu ,sehingga hal ini menurut Bupati Rentanubun dapat membuka ruang bagi adanya gugatan dari berbagai pihak atas keabsahan hasil Pemilu Bupati Malra nantinya.
“Saya ingin agar ketua Bawaslu Propinsi melihat ini sebagai bagian yang akan menimbulkan potensi potensi pelanggaran dari aparat penyelenggara Pemilu”imbuh Bupati Rentanubun.
Selain itu,terkait laporan Ketua Panwaslu Malra terkait kemungkinan terjadinya sejumlah pelanggaran Pemilu yang dapat terjadi,Bupati Maluku Tenggara menepis tuduhan ketua Panwaslu Malra tersebut sebagai sesuatu yang lazim dan biasa terjadi pada setiap Pemilu.
Bupati Rentanubun juga melaporkan tentang alasan belum terealisasinya anggaran Panwaslu malra sebesar 3 M rupiah,adalah dikarenakan Pemkab Maluku Tenggara melihat adanya duplikasi anggaran yang dilakukan oleh Panwaslu Malra pada penyelengaraan Pemilu Bupati dan Pemilu Gubernur Maluku,menurut Bupati Rentanubun,kondisi ini adalah jebakan yang pada akhirnya mengutungkan orang lain,”Pemkab Maluku Tenggara telah mengalokasikan dana untuk Panwaslu Malra sebesar 3 M rupiah,namun hingga saat ini belum terealisasi ,perlu kami sampaikan bahwa pengelolaan anggaran daerah adalah harus sesuai aturan,saya tidak mau terjebak dalam duplikasi anggaran olehnya kami minta kalau dapat untuk kita tidak lalu ego”kata Rantanubun.
Menurut Bupati Rentanubun,hal ini ia lakukan karena ia Bupati Maluku Tenggararivikasi kembali anggaran Panwaslu Malra ,sehingga tidak tumpang tindih dengan anggaran yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Propinsi Maluku.kata Rentanubun. (bm**)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s