Soal Putusan MK tentang Parlemen Threshold Politisi Kota Tual Nilai MK Manusiawi


Tual.SDL.04/09/2012.Sambutan beragam bermunculan menyusul keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Judicial review    atas Pasal 8 Ayat 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang ambang batas dan verifikasi partai politik.

Awalnya,2 hal tersebut ditengarai telah menimbulkan sejumlah kekacauan politik yang terjadi didunia perpolitikan Nasional,pasalnya sejumlah besar Partai Gurem yang nota bene adalah partai kuda hitam terancam tergusur dari kancah perpolitikan nasional lantaran harus gulung tikar karena diklaim tidak mencukupi ambang batas sebesar 3,5% perolehan kursi diparlemen.

Sehingga sejumlah rombongan besar politisi terancam melakukan aksi “Kutu Loncat” masuk ke 9 Partai Raksasa pemenang pemilu .

Untuk UU dimaksud,sesungguhnya rasio pemikiran pembentuk UU ini sangat dipertanyakan sebab pada prinsipnya UU tentang pemilu ini memang disinyalir justru menginjak-injak hak konstitudi setiap warga Negara,padahal untuk urusan hak konstitusi sesungguhnya telah nyata-nyata dijamin oleh UUD NKRI,demikian ungkap Poly Rahayaan SH.politisi Kota Tual.

“Putusan MK RI tentang ambang batas parlemen atau parliamentary threshold adalah perwujudan dari perlindungan pada hak konstitusi setiap warga Negara sebagaimana yang dimaktud dalam UUD NKRI”ungkap Rahayaan.

Rahayaan juga menyampaikan apresiasinya kepada sejumlah Politisi Pusat yang mengambil langkah tegas menyikapi UU Pemilu ini melalui langkah melakukan Judicial Review,”saya sampaikan apresiasi yang tinggi buat kawan-kawan Politisi Pusat,atas langkah judicial review sebab telah menyelamatkan nasib sejumlah besar partai kecil ”katanya.

Rahayaan juga mensinyalir,bahwa produk UU dimaksud sesungguhnya adalah perwujudan kesombongan partai partai besar,sehingga ingin menggerus partai kecil.”Itu wujud kesombongan partai besar,semena-mena membuat UU tanpa memikirkan basib parpol lain”sergah Rahayaan.

Di Tempat yang sama,Politisi Partai Bulan Bintang,Djismi Reubun juga menyampaikan pendapat senada,” Pasal 8 Ayat 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 itu memang agak keterlaluan,sebab pada prinsipnya tidak sesuai dengan hak asasi manusia”kata Reubun.

Menurut Reubun,MK RI sesungguhnya mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa dalam melakukan tinjauan terhadap produk UU yang dianggap tidak pro Human Rise ,”Secara pribadi saya salut dan juga menyambut baik Putusan MK,tapi yang patut saya garis bawahi adalah ternyata rasio pembuat UU dan ratusan Politisi Senayan bertekuk lutut di depan MK karena produk UU mereka berhasil ditinjau kembali serta di perbaiki”imbuhnya.

Reubun juga menyebut bahwa untuk aturan dimaksud,memang sangat mengancam eksistensi Parpol,karena pencapaian kursi di DPR RI  oleh Parpol sangat menentukan nasib parpol dimasa mendatang,sementara kondisi pencapaian kursi di daerah (TK 1 dan TK 2) belum tentu sama dengan di DPR RI.

Olehnya,Reubun mensitir pula bahwa Judicial review dan putusan MK terkait hal ini adalah sebuah perwujudan dari hakikat asas keadilan dan asas pemerataan dalam Pemilu,halmana tidak memandang partai raksasa atau partai gurem,namun eksistensi partai serta hak hak dasar konstitusi manusia Indonesia dapat terselamatkan.Tandasnya.

Bagaimana untuk Pemilu 2014?

Dalam pasal 2008 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 itu disebutkan bahwa ambang batas 3,5 persen berlaku untuk DPR-RI dan DPRD tingkat propinsi dan kabupaten. Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Mahfud MD menegaskan bahwa pemberlakuan ambang parlemen secara nasional bertentangan dengan kedaulatan rakyat.
Pasal itu, lanjut Mahfud, berpotensi menyebabkan parlemen di tingkat daerah dikuasai oleh satu partai saja. Ini bisa terjadi karena partai yang mempunyai suara 3,5 persen di daerah namun tidak mendapat suara di tingkat nasional, maka kursi yang diperoleh partai itu di tingkat daerah bakal langsung hilang.
“Pada dasarnya kami setuju ambang parlemen 3,5 persen agar terjadi penyederhanaan partai secara alamiah berdasarkan seleksi oleh rakyat. Tapi ketika 3,5 persen diberlakukan untuk DPRD dan Kabupaten/Kota, ada dua bahaya,” ujar Mahfud.
Bahaya pertama bahwa keragaman daerah “dibunuh” karena kursi yang diperoleh parpol di tingkat daerah bakal hangus ketika partai itu tak mendapat suara sampai 3,5 persen di tingkat nasional. “Oleh sebab itu bagian itu kami batalkan. Berapa pun kursi yang diperoleh partai di daerah, harus diberikan kepada mereka,” kata Mahfud.
Bahaya kedua, kursi DPRD bisa habis tak terbagi. Mahfud mencontohkan, jika pemilu diikuti 30 partai dengan asumsi suara di masing-masing partai terbagi rata, maka masing-masing partai hanya akan mendapat 3,33 persen suara. “Kalau 3,33 persen (tidak mencapai 3,5 persen), berarti kursi tidak dibagi. Kalau kursi tidak dibagi, itu berarti bertentangan dengan konstitusi,” papar Mahfud.
Belum lagi jika muncul kondisi semisal dari 30 partai tersebut, hanya terdapat 3 partai yang memenuhi ambang parlemen 3,5 persen, yaitu PDIP 7 persen, Partai Demokrat 7 persen, dan Partai Golkar 7 persen. Artinya suara rakyat yang terakomodir hanya 21 persen, sementara sisa suara tidak terserap akibat partai yang dipilih konstituen tak memenuhi ambang parlemen.“Kondisi itu juga bertentangan dengan konstitusi, yaitu apabila sebuah pemilu tidak menghabiskan kursi yang disediakan untuk diisi oleh rakyat,” kata Mahfud.

(bm)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s