Korupsi Rangka Baja, Putusan Kasasi MA Dianggap Sandera Kejaksaan RI


Tual.SDL.27/07/2012.Kasus Korupsi pengadaan Rangka Baja Jembatan Rosenberg yang pembangunanya menghubungkan antara wilayah Kota Tual (desa Taar) dan wilayah Kab . Maluku Tenggara (Ds.Ohoibun-Langgur) ,di nilai oleh banyak kalangan kini berada pada titik nadir penegakan hukum.

Pasalnya,Perkara Korupsi senilai Rp 2 M ini ,disebut sebut telah mengalami kebuntuan hukum ketika Mahkamah Agung RI yang dalam amar putusanya “Menyatakan para terdakwa bersalah dan dihukum….dst”,namun anehnya Putusan MA ini kemudian menimbulkan polemik lantaran dalam amar putusan MA tersebut tidak termaktub perintah eksekusi atau perintah menjalankan hukuman bagi para terdakwa yang diputus bersalah.

Kasus Korupsi yang sempat menghebohkan ini,lantaran telah melibatkan sejumlah nama pejabat teras Kab.maluku tenggara serta sejumlah nama pengusaha Naga yang konon di kenal sebagai “UNTOUCHABLE PERSONE”(orang-orang yang tidak dapat tersentuh hukum.red) sebelumnya telah diputus bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Tual pada thn 2011 lalu lantaran Majelis Hakim PN Tual berpendapat bahwa berdasarkan fakta persidangan serta alat bukti ternyata para terdakwa tidak melakukan unsur-unsur dakwaan sebagaimana yang di dakwakan dalam  Surat Dakwaan Jaksa penuntut umum,hal ini dengan kata lain bahwa surat dakwaan jaksa tidak terbukti lantaran tidak memenuhi unsur dakwaan.

Atas Putusan bebas tersebut,JPU kemudian melakukan upaya hukum perlawanan dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI.atas upaya hukum ini,MA kemudian mengambil alih perkara ini dan kemudian memeriksa sendiri,dan kemudian Majelis Hakim MA  memutus bahwa para terdakwa (Jhon B Rahaded T1 & obeth dasmasela alias Ping T2) dinyatakan bersalah dan dihukum pidana,namun sayangnya dalam putusan MA tersebut tidak memuat putusan agar para terdakwa menjalani hukuman pidana tersebut.

Terkait hal ini,Praktisi Hukum dan Tata Negara,Sudiyono Atbar SH menyebutkan bahwa putusan MA terhadap perkara ini justru mengakibatkan multi tafsir,”Sama halnya dengan sejumlah putusan MA pada kasus yang berbeda diantaranya pada terdakwa Bupati Aru,bahwa putusan MA yang tidak memuat perintah eksekusi tersebut justru menibulkan multi tafsir,sebab dalam KUHAP sendiri mengatur tentang putusan yang batal demi hukum jika memang tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam KUHAP”katanya .

Atbar juga menjelaskan bahwa pernyataan Batal Demi hukum atas sebuah perkara atau sebuah putusan tentunya harus ada pihak yang berwenang yang memutuskan atau mendeklirkanya,dan untuk kasus pada putusan ini belum diatur didalam KUHAP tentang  pihak mana atau pengadilan dalam jenjang yang mana yang berwenang memutuskan atau setidaknya membuat penetapan tentang putusan batal demi hukum,imbuhnya.

Namun,menurut atbar,dalam penegakan hokum tentunya kejaksaan adalah lembaga public yang juga patut meperhatikan kepentingan public karena hal ini berhubungan dengan penegakan hokum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang nota bene adalah kejahatan dalam level Tindak pidana khusus,sehingga dengan suasana yang ada justru keputusan MA tersebut semakin menyadera kejaksaan RI dalam mengambil sikap hokum terkait putusan tersebut,hal ini walau pada prinsipnya sebuah penilaian public bukan semata mata salah satu acuan dalam penegakan hukum,sebab seseorang tentunya tidak dapat langsung dihukum hanya karena sebuah penilaian,ungkapnya.(bm)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s