Surat Dakwaan JPU Batal Demi Hukum


Tual.SDL.23/07/2012.Majelis Hakim sidang Perkara Pidana Pengadilan Negeri Tual kembali memutus Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU.red) dalam perkara Dugaan Penganiayaan Ny.Salma Balubun di Dusun Uwat- Langgiar Fer,Kec.weduar.Kab.Maluku Tenggara,dengan menghadirkan Ny.Nuunia Matdoan cs.sebagai terdakwa adalah batal demi hukum.
Status Surat Dakwaan JPU yang di nyatakan Batal demi Hukum oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual dalam putusan selanya ini berdasarkan nota keberatan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum para tertuduh (Ny.Nuunia cs.red),Sudiyono Atbar SH.dan setelah mendengarkan pula tanggapan dari JPU atas nota keberatan tersebut.
Status Surat Dakwaan Batal demi hukum ini,sebelumnya telah disandang oleh Surat Dakwaan JPU Kejaksaan Negeri Tual pada perkara yang sama pada beberapa bulan berselang,dengan Nomor Perkara 106/Pid.B/2011/PNTL.Namun kemudian JPU mengajukan kembali dan melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Tual dengan No.28/Pid.B/2012/PNTL untuk di adili,dengan tanpa melakukan upaya verszet ke Pengadilan Tinggi Maluku.
Seperti dalam putusan sela sebelumnya dalam perkara yang sama,Dalam Putusanya,Majelis Hakim Sidang Pengadilan Negeri Tual menyebutkan bahwa Surat Dakwaan JPU Batal Demi Hukum karena ternyata surat dakwaan tersebut ternyata sama mirip dengan surat dakwaan sebelumnya pada perkara yang samasehingga menurut majelis hakim surat dakwaan tersebutSurat Dakwaan Yang dinyatakan batal demi hukum tidak memenuhi syarat Formil dan Materiil,sehingga dianggap tidak cermat,tidak jelas dan tidak lengkap sehingga patut dinyatakan Kabur (obscuurlibelum.red).
Dalam Nota Keberatanya,Penasehat Hukum terdakwa Ny.Nuunia cs,Sudiyono Atbar SH menegaskan bahwa ternyata akibat pelimpahan perkara yang terjadi adalah melanggar KUHAP,karena sebelumnya perkara ini telah dihentikan pemeriksaanya karena surat dakwaan jaksa dinyatakan batal demi hukum,sehingga pelimpahan berkas perkara yang ke dua kalinya oleh JPU dalam perkara yang sama dianggap tidak prosedural ,serta melanggar asas-asas hukum pidana secara universal sebagaimana dikenal sebagai Miranda Rule tentang hak azasi setiap orang dalam kedudukan yang sama didepan hukum,hal ini lantaran JPU tidak menggunakan fasilitas Pasal 156 ayat 3 KUHAP tentang ruang upaya hukum yang harus ditempuh oleh JPU jika ternyata surat dakwaanya tidak diterima atau dibatalkan demi hukum.
Atas Putusan sela ini,JPU menyatakan pikir-pikir,hal mana dalam KUHAP,langkah JPU ini berarti apakah ia akan mengajukan Verszet ke PT Maluku dalam kurun waktu yang ditentukan KUHAP ataukah ia akan menghentikan penuntutanya.(bm)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s