Peran Pengusaha Naga Dalam Praktik Korupsi


Dalam dunia pemberantasan tindak pidana Korupsi,dikenal beberapa wilayah sosial yang selama ini dianggap sebagai daerah yang tak tersentuh oleh Hukum,diantaranya adalah Politisi Besar,Pengusaha Naga/pengusaha gendut dan Lingkup TNI-Polri.

Ketiga wilayah sosial ini,oleh asumsi khalayak ramai dianggap sebagai wilayah untouchable,wilayah yang tidak tersentuh oleh hukum dan aparatnya.Bukan lantaran mereka ini masuk dalam kalangan ekslusiv namun lebih kepada kekuatan aparat penegak hukum yang nyaris tak mampu menyentuh mereka dikarenakan ada semacam sugesty yang mendalam kepada diri setiap aparat penegak hukum tentang “Akan berabe Urusanya jika mengganggu aktifitas mereka”.

Dari ketiga elemen untouchable ini,pada hakekaktnya lebih mengerucut pada peran pemegang modal atau pemilik modal.sebab posisi pemilik modal memiliki kekuatan secara ekonomi yang mampu mempengaruhi setiap kebijakan dan langkah  politik politisi besar. Dan untuk kriteria dimaksud maka posisi vital poros penyelewengan anggaran Negara,sebenarnya berawal dari titah sang pemilik modal.

Tentang bagaimana sebuah regulasi Pemerintah serta terbitnya UU,aturan pemerintah,bahkan peraturan daerah dikeluarkan ,maka dibalik semuanya itu ada bercokol kekuatan ekonomi yang sebenarnya,dan adalah sumber dari titik awal sejumlah ketimpangan social dan ketimpangan ekonomi rakyat karena jika ditarik secara bersamaan setiap regulasi pemerintah,maka akan bertemu pada sebuah titik yakni menguntungkan kepentingan pemilik modal.

Sudah menjadi rahasia umum,jika peran pemilik modal ternyata sangat dominan dalam kemenangan seorang kepala daerah,sebab nyatanya untuk menjadi seorang kepala daerah maka sudah harus atau wajib memiliki kekuatan keuangan yang besar.sehingga mampu menopang kampanye serta mencari dukungan dari simpatisan.

Money Politik masih menjadi sebuah cara yang ampuh bagi sebagian besar politisi dalam meraih posisi puncak karier politiknya,mulai dari bagi bagi amplop kepada masyarakat hingga kepada aksi suap kepada oknum penyelenggara pemilihan umum Kepala daerah/legislative dalam upaya pengamanan hasil pemungutan suara.

Olehnya demikian rumitnya system ini terbentuk serta  terbangun,bahkan melibatkan beberapa system hingga satuan terkecil dimasyarakat yakni tingkat RT/RW.

Disisi lain,upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh aparat penegak hukum secara frontal akan berhadap-hadapan dengan kelompok untouchable ini,sehingga terjadinya gejolak dikalangan masyarakat juga dipengaruhi oleh kelompok Tak tersentuh dalam melakukan counter attack atas upaya upaya yang bertujuan untuk menggangu stabilitas kerjasama/kolusi pelaku pelakunya didunia untouchable.

Kolusi jahat yang secara fakta memang agak sulit dibuktikan ini,karena memang berada pada koridor aturan yang diciptakan untuk melegalkan praktek korupsi ,justru semakin menggila dan mengelabuhi mata rakyat,sehingga kemungkinan untuk menindaknya semakin kecil kecuali jika aparat penegak hukum menggunakan kaca mata yang terbalik dalam melakukan penilaian dan pemantauan.

Pemberlakuan upaya pembuktian terbalik,adalah salah satu solusinya,sebab denganya maka akan terbuka lebar kondisi sebenarnya tentang adanya praktek Kolusi,Nepotisme serta berujung pada Korupsi.

Sebenarnya,Korupsi itu bukan saja terjadi pada titik eksekusi sebuah realisasi anggaran,akan tetapi semenjak terjadinya deal deal politik antara pengusaha naga dan oknum politisi besar ,yang menciptakan sehingga kodisi korupsi itu terjadi,adanya upaya balas jasa atas dukungan dana,serta dukungan financial lainya memicu sehingga politisi besar lebih cenderung melakukan korupsi.

Seiring dengan skenario ini,Birokrat pemerintahan yang berada pada posisi vital pengambil keputusan justru berada pada posisi mendukung policy dari Pejabat politik yang sedang berkuasa,sehingga terjadilah efek atom secara beruntun,sebab pada logikanya prinsip saling menguntungkan serta saling mendukung menjadi sebuah harga mati yang tidak dapat ditawar tawar lagi,selama birokrat yang bersangkutan ingin tetap eksis dalam jabatanya.

Fenomena seperti ini sesungguhnya telah menunjukan wajah sebenarnya dari system pemerintahan dan system demokrasi yang terjadi saat ini,sehingga menyisakan kebobrokan semua produk yang dihasilkan dari pada keduanya.semisal lemahnya pelayanan terhadap publik,rumitnya jenjang birokrasi,minimnya peredaran uang ditengah tengah masyarakat karena keungan menumpuk hanya pada titik titik tertentu dalam system edarnya,kemiskinan,kalangan ekonomi lemah semakin terpuruk,dan terjadinya gap besar antara simiskin dan sikaya.

Jika sudah demikian terbentuk,maka sebenarnya kemungkinan terjadinya gejolak sosial tinggal menunggu waktunya saja,artinya bahwa karena kuatnya arus kepentingan kelompok yang menendang kepentingan umum rakyat,maka secara otomatis akan membuat sehingga Ibu Pertiwi hamil mendadak,dan juga memperpecepat proses kelahiran Sang Putra yang bernama Pengadilan Rakyat.dan tetunya sebagai konsekwensi dari keinginan untuk merubah keadaan yang tidak berpihak kepada rakyat maka sang putra akan menendang secara paksa oknum politisi besar dari kursinya,serta mengusir pengusaha naga dari posisi Udang dibalik Batu karang Kongkalikong jahat yang menguak fakta jelas ketika aparat penegak hukum menetapkan tersangka Korupsi yang adalah seorang birokrasi maka akan disertai tersangka lainya dari golongan pengusaha naga ,walau seharusnya belum lengkap jika penetapan sebagai tersangka ini juga harus menjerat politisi besar,sebab system yang ada sudah menjelaskan bahwa sebuah perbuatan korupsi niscaya terjadi tanpa peran ketiganya . (copy right SDL)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s