Minimnya Rancangan Anggaran BPD, Tuai Protes Paripurna DPRD


Tual.SDL.18/05/2011.Kisaran Alokasi anggaran untuk membiayai operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam lingkup Kota Tual yang sangat minim  membuat rapat paripurna DPRD Kota Tual yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Tual,Hasan Reniwurjaan ST, berjalan alot.Rapat Paripurna DPRD Kota Tual dengan agenda membahas alokasi anggaran tunjangan BPD sempat diskors beberapa saat untuk mencari titik temu antara pendapat anggota DPRD Kota Tual dan kepala Badan Keuangan Daerah Kota Tual,Efendy Renfaan.

Sumber ketidak sepakatan paripurna DPRD Kota Tual terhadap rancangan anggaran untuk badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah kisaran angka tunjangan  untuk BPD yang dinilai sangat kecil dan tidak rasional.ketidak sepakatan kisaran angka tersebut berlaku hampir 99 % paripurna Dewan.

Nilai nominal tunjangan tersebut adalah Rp.200.000,- untuk ketua BPD,Rp.150.000,- untuk wakil ketua BPD,Rp.100.000,- untuk sekertaris BPD dan Rp.75.000,- untuk anggota BPD setiap bulanya.

Beberapa diantara anggota DPRD Kota Tual menilai bahwa besaran nominal tersebut tidak sesuai dengan besaran tanggung jawab dan porsi kerja anggota BPD,”besar tunjangan sejumlah itu sangat tidak sesuai dengan porsi kerja BPD,” kata Abet tetlageni.

Hal senada juga diungkapkan oleh Dulah Letsoin Ssos dan Paulus Rahayaan SH,keduanya berpendapat bahwa dengan jumlah nominal tunjangan yang dialokasikan oleh Pemkot Tual untuk BPD dianggap jauh dari rasio standar penghasilan masyarakat,bahkan pendapat ini juga diperberat oleh La Daka Rahantan yang justru menyebut besaran nominal tersebut jauh dari rasa kemanusiaan dan bahkan terkesan sebagai sebuah penghinaan bagi BPD,”besaran tunjangan yang sekecil itu tidak berprikemanusiaan,bahkan BPD dapat menuding Pemkot dan DPRD menghina BPD,karena jumlah tunjangan yang tidak masuk diakal”timpal Rahantan.

Pendapat lain dari Lukman Matutu SH justru melihat dari sisi hukum tentang keberadaan tunjangan BPD,”Saya menyarankan agar kepala BKD dan Kepala BPMD meperhatikan aturan mana yang mengharuskan alokasi anggaran untuk BPD,dan tentunya alokasi anggaran tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah”katanya.Selain itu Matutu menyoroti tentang keberadaan alokasi anggaran untuk BPD tersebut,yakni bahwa anggaran untuk BPD dialokasikan apakah dalam bentuk tunjangan atau honor,sebab menurut matutu kedua mata anggaran tersebut tertera dalam daftar rekapitulasi rencana anggaran.Menurut Matutu keberadaan tunjangan dan honor mempunyai dua pengertian hukum dan mengandung konsekwensi yang berbeda,ungkapnya.

Paripurna Dewan tersebut dibuka kembali sesudah diskors beberapa saat,dengan putusan final bahwa kisaran rancangan anggaran yang telah dibuat oleh kepala BKD Kota Tual dan Kepala BPMD kota Tual dinaikan dengan tambahan nominal Rp.50.000,-/jenjang jabatan dalam struktur BPD,hal ini menurut Kepala BKD Kota Tual,effendi renfaan adalah karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.walau pada kenyataanya masih dalam nilai yang sangat minim.(bm)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s