Tak Terima pernyataan Ketua Komisi A DPRD Kota Tual, Humas PN Tual Bakal Layangkan Somasi


Tual.SDL.08/04/2011.Atas pernyataan keras Ketua Komisi A DPRD Kota Tual.Lukman Matutu SH terhadap kinerja hakim PN Tual,terkait vonis 4 bulan penjara terhadap terpidana kasus penyerobotan sebidang tanah yang terletak diseputaran depan Mesjid Agung Tual,Halimah Latar.Jumat(08/04) Bagian Humas PN Tual ,Dedy Sahusilawane kepada SDL mengaku bakal melayangkan surat somasi kepada Lukman Matutu SH.

Surat somasi tersebut akan disampaikan kepada Lukman Matutu SH lantaran pengadilan negeri Tual memandang bahwa pernyataan matutu sudah melebihi kapasitasnya sebagai seorang anggota DPRD yang secara hukum tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan penilaian terhadap kinerja hakim,”Dengan menuduh bahwa hakim pengadilan negeri Tual tidak professional,maka sesungguhnya sdr.Lukman Matutu dalam kapsitasnya sebagai anggota DPRD sudah mencederai dan melanggar batasan kewenanganya”kata Sahusilawane.

Untuk diketahui,bahwa ketua Komisi A DPRD Kota Tual telah mengeluarkan pernyataan dalam jumpa persnya di ruang kerjanya baru baru ini,dengan menyebutkan bahwa hakim PN Tual tidak professional dan tidak berkualitas dalam memeriksa perkara pidana penyerobotan tanah yang menimpa Halimah Latar.Perkara ini sudah diputus oleh Majelis hakim PN Tual,dan halimah latar di nyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 4 bulan penjara,dan atas putusan majelis hakim,Halimah Latar mengajukan banding.

Di lain sisi,Pengadilan Negeri Tual melalui Humas PN Tual menyatakan rasa sesalnya atas pernyataan Lukman Matutu yang dinilai telah menyerang Pengadilan Negeri Tual dan melanggar batasan kewenanganya karena telah mengoreksi sebuah lembaga hukum yang secara yuridis tidak berada dalam kewenangan DPRD Kota Tual ,dan bahkan pada hakekatnya posisi DPRD sebagai legislative justru sejajar dengan Pengadilan Negeri Tual sebagai lembaga Yudikatif,”Sdr.Lukman Matutu tidak mempunyai kewenangan untuk mengoreksi Pengadilan,karena pada hakekatnya posisi legislative dan yudikatif adalah sejajar,lagi pula dalam etika hukum & pemerintahan,legislative tidak dapat melakukan koreksi terhadap pengadilan,jika mungkin ada koreksi maka ada pihak yang lebih berkewenangan dalam internal kehakiman,yakni ketua pengadilan Tinggi atau mahkamah agung dan komisi yudisial”ungkap Sahusilawane.

Atas hal ini,Humas PN Tual.Dedy Sahusilawane SH bakal meminta pertanggung jawaban Ketua Komisi A DPRD Kota Tual atas pernyataanya tersebut melalui surat somasi,dan jika tidak mendapat respon secara positif maka pihaknya akan menempuh jalur hokum,”kami akan melayangkan surat somasi kepada Sdr.Lukman Matutu pada hari senin atau hari selasa (11-12/04/2011),dan jika tidak di indahkan maka terpaksa PN Tual akan membawa permasalahan ini ke jalur hukum”Pungkasnya.(bm)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s