Perwali Kota Tual No 50 tentang Pilkades, “Ibarat Menelan Buah Simalakama”


Tual.SDL.01/03/2011.Surat somasi/keberatan yang disampaikan oleh Hasan Ngangun,warga desa Tamedan.Kec Dulah Utara Kota Tual,yang berintikan pada keberatanya atas penolakan dirinya sebagai Bakal calon Kepala desa oleh Tim Penjaringan Pilkades Tamedan dalam ajang Pesta Demokrasi Pilkades Tamedan periode 2011-2016 yang bakal digelar beberapa pekan mendatang kepada semua pihak diantaranya panitia penjaringan Pilkades Tamedan,Camat Dulah Utara selaku ketua panitia Pengawas Pilkades,Kepala BPMD Kota Tual,Ketua DPRD Kota Tual,Walikota Tual cq.Kabag Hukum Pemkot Tual.Disinyalir telah membuka mata banyak kalangan dalam wilayah Pemkot Tual sebagai sebuah bukti bahwa sebenarnya aturan hukum yang mengatur tentang tata cara dan syarat dalam Gelar Pesta demokrasi Pilkades dalam lingkup Kota Tual sebenarnya mempunyai banyak celah hukum dan disinyalir mampu memicu berbagai persoalan sosial dalam setiap desa yang akan menggelar Pilkades.

Hasan Ngangun,adalah warga desa Tamedan yang diketahui ditolak secara mentah-mentah oleh panitia Penjaringan pilkades Tamedan,kendati ia sudah memenuhi berbagai syarat dan criteria yang telah ditentukan oleh Panitia berdasarkan Perwali No 50 thn 2009,Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Kuasa Hukumnya,Sudiyono Atbar SH,bahwa semua persyaratan formil yang dimintakan oleh panitia penjaringan sudah dipenuhi namun anehnya Ngangun ditolak secara seketika dan arogan oleh Panitia Pancalonan Pilkades Tamedan dengan dalih tidak memenuhi syarat unsur sebagai pewaris keturunan kepala desa,”Klien saya sangat menyesalkan sikap arogansi panitia penjaringan Pilkades tamedan yang menolak mentah-mentah pencalonanya sebagai Balon Kades Tamedan”kata Atbar.

Menurut Atbar,dalam berbagai syarat Formil,Ngangun sangat memenuhi syarat sebagai balon kades namun dikarenakan pemahaman ketua Panitia Penjaringan yang dinilai sangat dangkal dalam menafsirkan pasal pasal dalam Perwali No 50 thn 2009,sehingga ketua panitia penjaringan justru melakukan perbuatan melawan hukum dengan menolak Ngangun sebagai Balon kepala Desa Tamedan.

“Ketua panitia atau bahkan pihak pihak terkait dalam proses Pilkades Tamedan sudah menafsirkan pasal pasal dalam Perwali No 50 dengan cara serampangan dan sesat,bahkan mereka menafsirkan pasal pasal tersebut dengan selera sendiri sendiri”kata Atbar.

Selain itu,Atbar juga mengkoreksi bahwa perwali No 50 thn 2009 pada hakekatnya layak gugur demi hukum karena penuh dengan kecacatan hukum,”Perwali no 50 itu sebenarnya adalah peraturan yang bersifat sementara,nah seharusnya perwali ini harus diPerdakan,pertanyaanya ada apa sehingga saat ini Perda tentang Pilkades belum juga terbentuk atau disahkan oleh DPRD.belum lagi tentang berbagai kecacatan secara formil yang sangat Nampak dalam perwali ini,olehnya seharusnya aturan ini gugur demi hukum”imbuhnya.

Terkait dengan Somasi yang telah dilayangkan oleh Klienya,Atbar menekankan agar semua pihak terkait dapat memahaminya dengan baik dan tentunya dengan pandangan hukum yang baik pula,sehingga solusi yang terbaik akan dapat ditempuh oleh para pemegang kebijakan.selain itu Atbar juga mengisyaratkan bahwa apabila tidak ada respon sebagaimana surat somasi tersebut dilayangkan maka pihaknya akan membawa permasalahan ini secara Pidana dan Perdata,”Jika memang tidak ada tanggapan positif maka saya akan membawa masalah ini secara pidana sekaligus akan kami gugat secara perdata sehingga Perwali no 50 akan batal demi hukum” pungkasnya.(bm)

One thought on “Perwali Kota Tual No 50 tentang Pilkades, “Ibarat Menelan Buah Simalakama”

  1. saudara sudiyono atbar,S.H selaku kuasa hukum mestinya memahami Perwali no 50 itu merupakan Produk Hukum terbawah sesuai ketentuan UU No 10 Tahun 2004, jika kita hanya memanfaatkan kebebasan berdemokrasi itu tidak bisa sepenuhnya dijamin oleh UU HAM TTg Kebebasan Berdemokrasi, Karena tata laksana UU Tentang Pemerintahan daerah itu secara hirarki mengatur dari pusat sampai pada daerah yang lbh khsusnya diatur oleh Instruksi Presiden yang kemudian dituangkan secara merata untuk diberlakukan pada seluruh wilayah nusantara baik dari peraturatn gubernur, walikota maupun bupati, sehingga jika saudara kuasa hukum akan mengajukan upaya hukum terhadap Perwali No 50 tersebut maka terkesan saudara kuasa hukum tidak paham tentang ketentuan sebagaimana yang ajukan pada pp tersebut

    jadi bagitu saudaraku….Hehehehehehehehe…

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s