”Tuntutan 8 Bulan Penjara untuk Perkara Pembunuhan adalah Sangat Tidak Rasional”


Tual.SDL.19/02/2011.Aksi fantastis jaksa J.Ohelo SH melalui acrobat hukumnya nyaris membuat preseden buruk penegakan hukum di Bumi Larvul Ngabal,tuntutanya terhadap para terdakwa pelaku Pembunuhan wartawan SUN TV ridwan salamun di desa fiditan ,agustus tahun lalu dengan ancaman hukuman  8 (DELAPAN) bulan penjara membuat mulut semua orang terlebih kaum kuli tinta terperangah kaget.

Saat di konfirmasi diruang kerjanya,Di Kantor kejaksaan Negeri Tual,jaksa Ohelo selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menjelaskan bahwa besaran tuntutan yang ia buat adalah sudah sesuai fakta hukum dipersidangan,”tuntutan 8 bulan sudah sesuai dengan fahta persidangan”kata dia.dan saat ditanya tentang sikap keluarga yang merasa tidak senang dan kecewa dengan tuntutan yang ia buat,Ohelo mengaku tidak terlalu peduli dengan perasaan keluarga ridwan salamun,”Itu terserah kepada mereka,yang jelas tuntutan 8 bulan itu bagi saya sudah maksimal berdasar pendapat saya,dan jika mereka (keluarga Ridwan salamun) berpendapat demikian maka itu hak mereka”ujar Jaksa Bertato ini.

Terkait aksi Sim salabim Jaksa “Bertato”,Jafet  Ohelo SH ,Kasi Pidum Kejari Tual,seorang praktisi Hukum kawakan  ibukota,Sudiyono Akbar SH, menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Jaksa jafet Ohelo adalah sangat tidak rasional bagi Manusia waras,”Tuntutan 8 bulan penjara bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan atau perbuatan pidana yang mengakibatkan matinya orang , adalah sangat jauh dari rasio akal sehat manusia,tidak relevan dan sangat tidak patut menurut hukum walaupun ada kemungkinan-kemungkinan lain semisal ada fakta fakta persidangan yang setelah menurut pandangan jaksa itu bahwa fakta fakta persidangan ini memberikan asumsi tentang adanya suatu perbuatan pidana lain yang dilakukan oleh terdakwa” Ujar Akbar.

Selain itu terkait adanya perubahan pasal pasal jeratan berawal dari proses P21,tahap dakwaan hingga pada tahap penuntutan .Akbar justru menilai bahwa hal ini terjadi lantaran ketidakprofesionalitas JPU menjalankan tugasnya sebagai penutut umum dan pengacara Negara.asal tau saja,perkara ini sudah mengalami 3 kali perombakan pasal pasal jeratan semenjak dilimpahkan oleh penyidik Polisi  pada saat tahap P21 yakni  pasal 338 dan 351 ayat 1 dan 4 KUH Pidana, pasal pasal jeratan ini justru berubah ketika berada ditangan jaksa dalam tingkat dakwaan dipengadilan negeri Tual menjadi pasal 170 abjad 3 KUH Pidana,subsidair pasal 351 ayat 3 jo pasal 55 KUH Pidana.  Dan ketika pada tahap penuntutan mengerut menjadi pasal 170 ayat  2 dan 3 .jo pasal 184 KUH Pidana yang nota bene lebih ringan hukumanya.

Akbar menjelaskan bahwa pasal 170 ayat 2 dan 3 pada hakekatnya dikenakan pada perbuatan pidana yang mengakibatkan matinya orang,atau sebuah perkelahian keroyokan yang oleh karenanya kemudian dalam beberapa saat/waktu  mengakibatkan matinya orang ,sementara pada pasal subsidairnyapun itu digunakan untuk menjerat tindak pidana perkelahian satu lawan satu yang tidak mengakibatkan luka,dengan ancama hukuman maksimal 9 bulan penjara.

Sementara dalam kasus pembunuhan Ridwan Salamun,yang terjadi adalah bahwa Ridwan meninggal seketika akibat sebuah tindakan pidana yang dilakukan oleh sekelompok orang berarti bahwa para pelaku memang ada niat yang sungguh-sungguh untuk menghabisi seketika korban,karena pada logika kriminologi bahwa bisa saja orang mengeroyok orang namun dalam takaran tertentu hanya sekedar memberi pelajaran atau sekedar memukul dengan tanpa mengakibatkan matinya orang sesudah itu atau bahkan mengakibatkan matinya orang secara seketika itu.Sehingga untuk tindak pidana seperti ini para pelakunya layak di jerat dengan pasal 340 atau pasal 338 KUH Pidana.

Selain itu,akbar juga menyoroti tentang ketidak laziman JPU dan bahkan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh JPU J.Ohelo SH dalam menangani perkara yang diembankan olehnya,yakni tentang perombakan pasal-pasal jeratan yang sudah paripurna dari pihak penyidik polisi berdasarkan berita acara pemeriksaan,bahwa pada hakekatnya Penyidik polisi sudah memprediksikan penangann hukum kedepanya dan menempatkan pasal pasal jeratan yang relavan dengan hasil penyelidikan dan penyidikan,sehingga jika sudah P21 maka  JPU dalam menyusun dakwaan dan tuntutan harus mengacu pada pasal pasal yang telah ditetapkan oleh penyidik polisi berdasarkan berita acara atau jika belum lengkap berkas pemeriksaanya termasuk pasal pasal yang relevan maka JPU dapat menyerahkan kembali berkas tersebut untuk dilengkapi (p19),maka ketika berkas perkara sudah diterima oleh JPU maka wajib hukumnya JPU mengacu pada berkas perkara yang telah dilimpahkan tersebut,sehingga tidak ada alas an apapun untuk merombak pasal pasal jeratan tersebut karena dengan dirombaknya pasal pasal jeratan bagi para terdakwa maka secara otomatis sudah merombak substansi hukum perkara tersebut dan tentunya juga akan mempengaruhi surat dakwaan dan tuntutan yang akan diajukan dipersidangan,sehingga bagi Akbar ,seorang JPU patut dipertanyakan kredibelitasnya,kapabilitasnya,niatnya,kinerjanya ,kenapa sudah terjadi pola pola perombakan seperti itu dan hal ini harus dipertanggung jawabkan karena biar bagaimanapun pihak penyidik dan saksi/korban harus dilibatkan dalam sebuah gelar perkara ,sehingga pada hematnya,atas upaya perombakan pasal oleh  JPU J.Ohelo SH maka diduga sudah terjadi sebuah kejahatan dalam jabatanya.(bm)

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s