“ Carut Marut Hukum Adat tentang Kepemilikan Tanah, Mafia Tanah Semakin Subur”


Langgur SDL,23/01/11. Maraknya  sengketa tanah adat akhir-akhir ini  semakin nyata ,hal ini terlihat jelas dengan adanya penyelesaian sengketa harus berakhir dimeja hijau. Semuanya tidak terlepas dari belum ada kepastian hukum yang dapat dijadikan sebagai pegangan bagi semua pihak dalam menguasai,memiliki,menggunakan manfaat tanah. Karena belum ada harmonisasi dalam penerapan sistim tanah adat. Hal ini disampaikan oleh Kepala kantor pertanahan I Made Yasa diruang kerjanya jumat kemarin. Awal dari kekeliruan ini karena adanya pengertian yang belum mantap antara menguasai dan memiliki,berdasarkan hukum perdata bahwa hanya yang memiliki tanah yang dapat melakukan jual beli tetapi marga,orang perorang atau kelompok bukanlah “memiliki”tetapi hanya menguasai tanah.katanya.Lebih lanjut dikatakannya kecuali tanah yang sudah dibagikan kepada masing-masing sebagai garapan tetap yang dapat dibuktikan dengan tanaman tahunan atau perkampungan yang terbangun. Dikatakannya pula sistim adat mengamanatkan bahwa tuan tanah adalah penjaga batas petuanan bukan sebagai pemilik wilayah.Yang terjadi diMaluku Tenggara,tuan tanah sama dengan yang memiliki tanah,padahal semestinya sesuai UUPA orang/kelompok masyarakat yang memiliki “kait” yang telah berkali-kali berladang di tanah kosong/belukar pada suatu petuanan adalah pemilik tanah adat tersebut sehingga tanah tersebut diklaim adalah milik kait.Ditegaskannya bahwa kerancuan ini terbiasakan tumbuh dan berlangsung tanpa terkoreksi.Melalui penyuluhan UUPA sehingga terbentuk pembenaran bahwa petuanan P adalah milik marga M.jelasnya.Penggunaan kuasa mutlak adalah bagian dari bukti adanya mafia tanah di Maluku Tenggara yang ikut mengatur penjualan tanah sehingga kekaburan sistim adat menjadi lahan subur bagi para mafia tanah dan pengusaha kaya raya sehingga terdapat pendobelan sertifikat tanah atau surat ukur,gambar situasi tumpang tindih.selain itu pula pengacara (ADVOKAT) yang tahu betul hukum Perdata bahkan ikut berperan dan mengatur penjualan tanah. Hal ini juga dikarenakan  petugas pertanahan dalam melaksanakan tugas hanya sebatas kewajiban atau sekedar mendapatkan “SESUAP NASI” tanpa landasan tujuan hidup yang kuat. ujarnya.  Terkait dengan permasalahan tersebut I Made Yasa berharap adanya harmonisasi antara tuan tanah dan kait sehingga penetapan hukum tanah adat dapat berjalan dengan baik,selain itu kinerja kantor pertanahan kiranya dapat berfungsi sebagai administrator yang mampu mengemban visi dan misi badan pertanahan nasional dengan maksimal tanpa ada aksi mafia tanah .pungkas Made.(RR)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s