Tuntutan ganti Rugi Tanaman Warga desa Ibra, “Upaya Hukum Kejati Maluku Ganjal Hak-hak Masyarakat”


Tual.SDL.06/01/2010.Gejolak sosial yang terjadi pada desa Ibra,kec.Kei Kecil ,kab Maluku Tenggara terbukti dengan dipancangkanya tanda larangan adat berupa Sasi Janur kuning dilokasi pengerjaan bandara International Ibra,sehingga mengakibatkan pekerjaan proyek tersebut menjadi macet dan lumph total.

Tanda larangan adat berupa sasi janur kuning ini,oleh masyarakat adat Kai memang masih dipercaya keskrakalanya sehingga dalam mempertahankan berlakunya boikot secara adat ini masyarakat adat desa Ibra rela melakukan penjagaan pada siang dan malam beserta sanak saudara mereka.Bahkan untuk mepertahankan berlakunya sasi tersebut,maka masyarakat Adat kai tidak segan-segan untuk mempertaruhkan nyawa.dan akan tetap berlaku demikian sehingga tuntutan mereka dipenuhi.

Warga Desa ibra,sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa hingga kini masih belum menerima hak-hak mereka berupa ganti rugi tanaman yang telah tergusur oleh alat berat yang melakukan clearance pada hamparan tanah yang bakal dijadikan lokasi bandara International di Kab Maluku Tenggara itu.sebelumnya pada thn 2006,Pemerintah kab Maluku Tenggara telah membayar sebagian hak-hak warga desa Ibra berupa uang ganti rugi tanaman,namun saat itu baru dibayar sebagian yakni sejumlah Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).Sementara total hak-hak warga desa Ibra yang masih belum dibayarkan adalah sebesar Rp.1,4 Milyar .Hal ini berdasarkan pengakuan warga Desa Ibra baru – baru ini.

Bupati Maluku Tenggara,Ir.AnderiasRentanubun kepada SDL didesa Taar,pasca menghadiri undangan acara pelantikan Kepala desa Taar devenitif,menjelaskan bahwa alokasi anggaran untuk membayar ganti rugi tanaman warga masyarakat Ibra yang tergusur karena proyek pembangunan Bandara Internasional Ibra kini sudah tersedia serta siap untuk dibayarkan namun masih terganjal Oleh upaya hukum Kejaksaan Tinggi Maluku,”Pemda sudah menyiapkan dana ganti rugi tanaman untuk warga desa Ibra, namun saya kawatir jika nanti kita dianggap membayar dobel sebagaimana yang dituduhkan oleh kejaksaan pada pembayaran ganti rugi tanaman untuk warga dsa.Sathean”ungkapnya.

Bupati Rentanubun juga menjelaskan bahwa pada dasarnya pemkab Maluku Tenggara tetap merespon keinginan setiap warga masyarakatnya akan tuntutan pembayaran hak-hak masyarakat yang masih tertunda,”Saya tetap merespon semua keinginan masyarakat, tapi perihal yang sudah saya sampaikan tadi itu,dengar dengar oleh pihak Kejaksaan akan meningkatkan perkaranya sehingga kamipun belum bias buat apa-apa”imbuh Rentanubun.

Terkait hal ini masih belum ada konfirmasi yang jelas dari pihak Kejaksaan Tinggi Maluku tentang sejauh mana penanganan penyelidikan perkara ganti rugi tanaman warga Desa sathean,namun warga desa ibra yang tanamanya kini sudah ludes tergusur sebagaimana juga dialami oleh warga desa sathean akan tetapi keduanya berbeda pada yang sudah terbayar ganti ruginya dan belum terbayar ganti ruginya ,sangat berharap sekiranya kejaksaan Tinggi Maluku jangan menjadi penutup bagi berkat banyak orang hanya karena dendam politik oknum jaksa yang pernah menjadi Bupati di Maluku tenggara,tandas warga.(**m)

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s